Merasa Dirugikan, Puluhan Massa Demo di DPRD Jeneponto Tuntut Tambak Udang Ditutup

JENEPONTO, SULSEL - Puluhan massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda dan Masyarakat Pesisir menggelar aksi unjukrasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (05/7/2023).

Baca juga: Habib Aboe Bakar Al-Habsy Minta Polri Tindak Tegas Oknum Polisi yang Langgar SOP

Massa aksi menyeruduk kantor DPRD Jeneponto sekira pukul 11.15 WITA. Demonstran menuntut agar aktivitas budidaya tambak udang PT. Don Udang Aquaculture ditutup yang berlokasi di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Jeneponto.

Muhammad Yunus selaku Jenderal Lapangan menduga bahwa akibat dari aktivitas tambak udang tersebut, masyarakat di Kelurahan Biringkassi dan Desa Borong Tala yang kesehariannya sebagai petani rumput laut merasa dirugikan semenjak tambak udang ini mulai beroperasi.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Peretasan dan Judi Online Masih Menyerang Websites Kampus

Sebab, setiap panen, hasil rumput laut milik masyarakat rusak, "Ini kami menduga dampak daripada limbah cair PT Don Udang Aquaculture yang langsung dibuang ke laut, " katanya

Olehnya itu, demonstran mendesak Bupati untuk menghadirkan pimpinan tambak udang PT. Don Udang Aquaculture dengan instansi yang menaungi perizinan tambak. 

Baca juga: Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

Meminta kepada Bupati dan DPRD Jeneponto harus menutup tambak udang tersebut jika tidak memiliki kelengkapan dokumen perizinan

Selain itu, mendesak Komisi II DPRD Jeneponto untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap tambak udang ini dan menuntut pihak perusahaan untuk mengganti kerugian masyarakat yang terdampak.

Baca juga: KPK Tetapkan AKBP Bambang Kayun Sebagai Tersangka Korupsi, Terima Miliaran dan Mobil Mewah

Tak hanya itu, Yunus juga tegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto (Pemkab) dan DPRD Jeneponto untuk mampu mengambil tindakan atau perencanaan, memberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan serta pengawasan ketaatan kepada penanggung jawab usaha kegiatan.

"Ya tentu mengenai perizinan agar pelaku usaha ini memahami tentang peraturan perundang-undangan, " tegas  Yunus (*). 

Baca juga: Dr Pratama Persadha: Lagi, 105 Juta Data Pemilih Bocor